Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka studi banding serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cilacap, Taufik Hidayat, Ketua Komisi D, Nike Yunita, hadir bersama Wakil Ketua Komisi H. Muniriyanto, MM., M.Pd., serta sejumlah anggota Komisi D lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai sistem mitigasi bencana, perencanaan dan penganggaran, hingga pola koordinasi lintas sektor yang telah diterapkan di Kabupaten Bantul.
Rombongan DPRD Komisi D Kabupaten Cilacap diterima secara langsung oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo,S.H, yang didampingi oleh Kepala Bidang 1 Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan, Bambang Hudaliyanto,SH,MM. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang hangat dan terbuka, dengan fokus pada penguatan strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masing-masing wilayah.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo,S.H, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan momentum penting untuk saling berbagi pengalaman, praktik baik, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga forum seperti ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program kebencanaan. Menurutnya, kolaborasi dan pertukaran informasi antar daerah sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Cilacap, Taufik Hidayat menekankan pentingnya kesiapan sebelum bencana terjadi. Kabupaten Cilacap memiliki potensi bencana rutin seperti banjir dan tanah longsor, sehingga diperlukan pemetaan titik rawan secara detail serta perhitungan kebutuhan riil sarana dan prasarana, seperti perahu evakuasi, mesin tempel, dan perlengkapan pendukung lainnya. Optimalisasi Dana Tidak Terduga (DTT) juga menjadi perhatian agar dapat digunakan secara cepat dan tepat pada saat kondisi darurat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, menjelaskan bahwa BPBD Bantul telah melakukan berbagai langkah strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Ia memaparkan pentingnya penguatan regulasi sebagai landasan hukum, pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor untuk respons darurat, serta pengembangan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat kelurahan sebagai ujung tombak kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang 1 Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan BPBD Kabupaten Bantul, Bambang Hudaliyanto,SH,MM, menambahkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi. Ia menjelaskan bahwa sejumlah program kesiapsiagaan, termasuk pengembangan kelurahan tangguh tsunami, telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun sistem mitigasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa BPBD Bantul aktif membangun jejaring komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan sarana dan prasarana kebencanaan.
Ribut Bimo Haryo Tejo , S.H juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Bantul menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa mobil operasional dan beberapa unit alat water treatment. Upaya koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan tambahan armada pemadam dan kendaraan rescue, meskipun masih terdapat tantangan terkait kesiapan biaya pemeliharaan melalui APBD.
Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, perencanaan berbasis data risiko, serta pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Related Posts
