Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi mengenai pengelolaan kebencanaan serta upaya mitigasi bencana di daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. Sukarodin, M.Ag, didampingi Wakil Ketua Drs. M. Hadi, Sekretaris Puguh Purnomo, S.E., serta anggota Dra. Djumiati, H. Kholis Widodo, S.Pd., Drs. Hari Langgeng Wiyono, Wahyudi Anto, S.E., Joko Hadi Siswanto, S.T., Gunaryanto, S.Pd., M.Agr., dan Nur Efendi. Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi konstruktif antara kedua pihak.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Dr. Sukarodin, M.Ag menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Bantul atas sambutan serta kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai pengelolaan kebencanaan. Ia menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi, menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan peningkatan kesiapsiagaan serta penguatan sistem mitigasi bencana di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Bantul Muhamad Nurcholistani, S.S. menjelaskan bahwa Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi ancaman bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Ia menyampaikan bahwa secara umum terdapat sekitar 11 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Bantul, sehingga kesiapan sarana prasarana serta dukungan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam penanganannya. Terkait sarana dan prasarana di BPBD, dijelaskan bahwa sebagian besar merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, secara kelembagaan BPBD Bantul juga masih terintegrasi dengan unsur Pemadam Kebakaran.. Saat ini BPBD Bantul memiliki tujuh pos pemadam yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan guna mempercepat waktu respons dalam penanganan kebakaran maupun kejadian bencana lainnya.
Sementara itu Budianta dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa perencanaan kebencanaan daerah telah disinergikan dengan dokumen pembangunan daerah, khususnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan dokumen tersebut juga dilakukan secara terintegrasi dengan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui sistem daring.
Budi juga menerangkan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Bantul terdapat sejumlah target yang berkaitan dengan kebencanaan, di antaranya penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) serta peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Saat ini Kabupaten Bantul menempati peringkat ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketahanan daerah terhadap bencana setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
Selain itu, BPBD Bantul juga mengembangkan program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) sebagai bagian dari penguatan mitigasi berbasis masyarakat. Dari total 75 desa yang tersebar di 17 kecamatan, sebanyak 50 desa telah ditetapkan sebagai Kelurahan Tangguh Bencana, sementara 25 desa lainnya masih dalam proses pengembangan.
Budi menambahkan bahwa di setiap kelurahan telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang melibatkan relawan, perangkat desa, serta unsur masyarakat lainnya. Forum tersebut berperan penting dalam penanganan awal kejadian bencana di tingkat lokal, sehingga respons terhadap kejadian seperti pohon tumbang maupun angin kencang dapat dilakukan lebih cepat sebelum tim BPBD turun langsung ke lokasi.
Rate this article!
Related Posts
