Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan progam kerja Badan;
  2. perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan;
  3. penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
  4. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  5. penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
  6. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
  7. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
  8. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
  9. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
  10. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
  11. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
  12. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
  13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
  14. penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
  15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana; dan
  2. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.